Polemik "Mimika Rumah Kita": Perspektif Komprehensif dan Urgensi Dialog

Oleh: Yerry A. Nawipa

Baru-baru ini, Kabupaten Mimika dihadapkan pada sebuah wacana publik yang menarik publik sekaligus menimbulkan berbagai pertanyaan, yaitu peluncuran branding "Mimika Rumah Kita" oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Sebagai Ketua Analisis Papua Strategis dan juga Wakil Ketua Kadin Mimika, saya merasa penting untuk memberikan perspektif yang komprehensif mengenai polemik yang muncul menekankan urgensi dialog yang konstruktif.

Sebagaimana kita ketahui, branding "Mimika Rumah Kita" diinisiasi dengan harapan untuk memperkuat rasa persatuan, kebersamaan, dan identitas positif bagi seluruh masyarakat Mimika yang kaya akan keberagaman. Visi ini tentu patut kita apresiasi. Namun, implementasinya tampaknya belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh semua pihak, yang tercermin dari berbagai respon yang muncul di ruang publik.

Salah satu respon yang cukup kuat datang dari seorang anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari daerah pemilihan Mimika. Beliau secara tegas menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai potensi dampak buruk branding ini terhadap masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Pernyataan beliau yang emosional, yang menyiratkan ketakutan akan kepunahan dan keterlantaran, menjadi indikator betapa sensitifnya isu ini bagi sebagian masyarakat adat. Beliau merasa bahwa konsep "Rumah Bersama" justru dapat mengancam keberadaan mereka sebagai suku minoritas di tanah leluhur mereka.

Senada dengan kekhawatiran tersebut, Tokoh Masyarakat Amungme yang dihormati, Bapak Simon Kasamol, juga memberikan pandangan yang kritis. Beliau menekankan pentingnya realitas dibanding sekadar perspektif atau angan-angan. Bapak Kasamol menyoroti fakta bahwa masyarakat adat Mimika hingga saat ini belum memiliki aturan yang memadai untuk melindungi hak-hak dasar mereka. Beliau juga menyerukan agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah lebih berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat, tidak hanya fokus kepada aspek bisnis semata, serta menekankan perlunya transformasi yang bertahap dan berlandaskan pada realitas kehidupan masyarakat adat.

Selain itu, kita juga mendengar masukan dari tokoh masyarakat lainnya yang menyarankann agar semua pihak menahan diri dari komentar sebelum adanya sosialisasi resmi dari pemerintah daerah mengenai konsep dan tujuan branding "Mimika Rumah Kita." Pandangan ini menyoroti pentingnya pemahaman yang utuh sebelum memberikan penilaian. Namun, perlu diakui bahwa publikasi branding telah memicu reaksi, dan dalam konteks ini, dialog yang terbuka tetap menjadi kebutuhan yang mendesak.

Melihat berbagai persektif yang muncul ini, saya berpendapat bahwa langkah yang paling bijak dan konstruktif saat ini adalah bagi Bapak Bupati Johannes Rettob dan Bapak Wakil Bupati Emanuel Kemong untuk mengambil inisiatif mengadakan dialog yang inklusif dengan seluruh elemen masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Dialog ini harus melibatkan tokoh-tokoh adat, perwakilan masyarakat Amungme dan Kamoro, serta pihak-pihak lain yang merasa perlu menyampaikan asirasi dan kekhawatiran mereka.

Melalui dialog yang tulus dan terbuka, kita dapat:

• MENDALAMI KEKHAWATIRAN MASYARAKAT ADAT: Memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan secara langsung ketakutan dan harapan mereka terkait branding ini dan dampaknya terhadap hak-hak mereka.

• MENGKOMUNIKASIKAN VISI PEMERINTAH DENGAN LEBIH JELAS: Pemerintah dapat menjelaskan secara detail maksud, tujuan dan rencana implementasi "Mimika Rumah Kita" termasuk bagaimana branding ini akan berkontribusi pada kesejahteraan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat.

• MEMBANGUN PEMAHAMAN BERSAMA: Dialog akan membantu menjembatani perbedaan persepsi dan membangun pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang yang di hadapi masyarakat di Kabupaten Mimika.

• MENCARI SOLUSI YANG AKOMODATIF: Dengan mendengarkan berbagai perspektif, diharapkan akan muncul solusi-solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, sehingga branding ini benar-benar dapat menjadi representasi dari "Rumah Kita" bagi seluruh warga Mimika.

Sebagai Ketua Analisis Papua Strategis Mimika dan Wakil Ketua Kadin Mimika, saya percaya bahwa masa depan Mimika yang lebih baik hanya dapat terwujud melalui persatuan, pemahaman, dan kerja sama yang erat antar seluruh elemen masyarakat. Mari kita jadikan polemik ini sebagai momentum untuk memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan seluruh warga Mimika, dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat. Saya berharap Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dapat segera menginisiasi dialog yang kita harapkan bersama.

Akhirnya,; EME NEME YAUWARE