Pajak TER, Medical, GRSP, dan Martabat Pekerja: Catatan Reflektif dari Sosialisasi Pajak
Catatan refleksi dari sosialisasi pajak TER, medical, GRSP, pemotongan gaji, dan payslip yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Juni 2026 pukul 14.15 - 16.00 di Ruang Meeting HRD PTKPI. Tulisan ini menekankan pentingnya transparansi, edukasi pajak, perlindungan fasilitas pengobatan, kerahasiaan payslip, dan martabat pekerja.
OPINI
Sosialisasi pajak TER, medical, GRSP, pemotongan gaji, dan payslip menjadi ruang penting.
Oleh: Yerry A. Nawipa
Rabu, 17 Juni 2026
Pukul 14.15–16.00
Ruang Meeting HRD PT KPI / PTKPI
Timika - Papua Tengah - Pada hari Rabu, 17 Juni 2026, pukul 14.15 sampai 16.00, bertempat di Ruang Meeting HRD PT KPI/PTKPI, telah dilaksanakan sosialisasi terkait penerapan pajak TER, medical, GRSP, pemotongan gaji, serta penjelasan mengenai payslip.
Kegiatan ini menjadi ruang penting untuk menjawab berbagai kebingungan dan keresahan karyawan terkait potongan pajak, munculnya kode-kode tertentu di slip gaji, serta kekhawatiran mengenai dampak fasilitas pengobatan terhadap perhitungan pajak pribadi karyawan.
Pajak adalah kewajiban warga negara. Setiap pekerja yang menerima penghasilan tentu memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi melalui pajak sesuai aturan yang berlaku. Namun, dalam dunia kerja, pajak tidak hanya berbicara tentang angka, tabel, dan rumus perhitungan. Pajak juga menyentuh langsung dapur keluarga, biaya pendidikan anak, cicilan, kebutuhan harian, kesehatan, dan ketenangan seorang pekerja dalam menjalankan tugasnya.
Dalam sosialisasi mengenai penerapan TER, medical, GRSP, pemotongan gaji, dan payslip tersebut, muncul banyak hal penting yang perlu dipahami bersama. Banyak karyawan selama ini merasa bingung ketika melihat potongan pajak yang besar pada slip gaji, terutama saat ada tambahan penghasilan seperti overtime, PBA, OLA, bonus, THR, insentif, atau komponen lainnya. Bagi karyawan lapangan, yang terlihat pertama kali bukanlah rumus pajak, tetapi jumlah akhir yang diterima di rekening.
Dari penjelasan yang disampaikan, dapat dipahami bahwa penerapan TER bukan berarti tarif pajak dinaikkan. Yang berubah adalah cara pemotongan pajak. Dengan metode TER, pemotongan PPh 21 dilakukan lebih dekat dengan penghasilan aktual bulanan. Karena itu, ketika dalam satu bulan terdapat tambahan penghasilan, maka potongan pajak juga dapat terasa lebih besar.
Namun, persoalan di lapangan tidak berhenti pada aspek teknis perpajakan. Ketika potongan pajak bertemu dengan potongan koperasi, bank, cicilan, kebutuhan keluarga, dan biaya pendidikan, maka take home pay karyawan dapat menjadi sangat kecil, bahkan dalam beberapa kasus terasa seperti gaji minus. Situasi seperti ini dapat memengaruhi konsentrasi kerja, semangat kerja, kesehatan mental, dan pada akhirnya berdampak pada produktivitas serta keselamatan kerja.
Salah satu hal penting yang perlu diluruskan adalah soal fasilitas pengobatan atau medical. Banyak karyawan khawatir bahwa biaya pengobatan besar akan membuat pajak pribadi mereka melonjak dan mengurangi gaji. Kekhawatiran ini tidak boleh dibiarkan, karena dapat membuat pekerja dan keluarganya takut berobat. Dari penjelasan sosialisasi, fasilitas pengobatan tetap ditanggung perusahaan sesuai ketentuan. Apabila manfaat kesehatan tersebut menjadi objek pajak, perusahaan melakukan mekanisme gross up melalui GRSP, sehingga pajak atas manfaat kesehatan tidak menjadi beban langsung karyawan.
Karena itu, edukasi kepada karyawan harus dilakukan secara lebih sederhana, terbuka, dan manusiawi. Karyawan membutuhkan penjelasan yang mudah dipahami tentang arti kode-kode di payslip, seperti GRSP, medical reimbursement, tax allowance, PPh 21, dan berbagai wage type lainnya. Tidak semua angka yang muncul sebagai pendapatan berarti uang masuk ke rekening karyawan. Ada komponen yang bersifat administratif untuk kepentingan pencatatan dan pemotongan pajak.
Selain itu, kerahasiaan payslip juga harus menjadi perhatian serius. Slip gaji adalah dokumen pribadi yang memuat informasi sensitif tentang pendapatan, potongan, pinjaman, pajak, dan kondisi keuangan karyawan. Karena itu, distribusi payslip fisik seharusnya dilakukan secara tertutup dan aman, bukan dalam bentuk yang mudah dilihat oleh pihak lain. Kerahasiaan data gaji adalah bagian dari penghormatan terhadap martabat pekerja.
Catatan ini tidak dimaksudkan untuk menolak kewajiban pajak. Sebaliknya, catatan ini lahir dari kesadaran bahwa pajak harus dipahami dengan benar, dijelaskan secara transparan, dan dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pekerja. Negara berhak memungut pajak sesuai aturan, perusahaan berkewajiban menjalankan pemotongan, tetapi pekerja juga berhak mendapatkan penjelasan, perlindungan, dan kepastian bahwa hak-haknya tidak terabaikan.
Ke depan, diperlukan beberapa langkah penting: penyediaan kamus kode payslip, simulasi pajak yang sederhana, penjelasan tertulis tentang GRSP dan medical, perlindungan kerahasiaan slip gaji, serta ruang konsultasi bagi karyawan yang mengalami kebingungan atau potongan besar. Dengan begitu, karyawan tidak salah menafsirkan payslip, tidak takut berobat, dan tetap dapat bekerja dengan tenang.
Pada akhirnya, pajak tidak boleh dilihat semata-mata sebagai urusan angka. Di balik setiap slip gaji ada keluarga, anak sekolah, kebutuhan hidup, kesehatan, dan masa depan pekerja. Karena itu, setiap kebijakan pemotongan penghasilan harus dikawal dengan transparansi, edukasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia pekerja.
SPSI tidak menolak pajak. SPSI hanya meminta agar pajak dijelaskan secara benar, payslip dibuat transparan, medical tidak disalahpahami, dan martabat pekerja tetap dilindungi.