MoU Pemkab Mimika, PTFI, dan YPMAK Harus Menjadi Blueprint Pembangunan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat
MoU Pemkab Mimika, PTFI, dan YPMAK harus menjadi langkah nyata, bukan sekedar seremoni. Kolaborasi pembangunan perlu diturunkan menjadi blueprint bersama yang berdampak langsung bagi pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat adat serta seluruh warga Mimika.
EKONOMIPEMBANGUNAN
Kolaborasi pembangunan Pemkab Mimika, PTFI & YPMAK
Oleh: Yerry A. Nawipa
Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Mimika
Penandatanganan tiga nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Kabupaten Mimika, PT Freeport Indonesia (PTFI), dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026, patut diapresiasi sebagai langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi pembangunan di Kabupaten Mimika.
MoU tersebut mencakup kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemanfaatan tailing PTFI untuk pembangunan daerah. Ini merupakan ruang besar yang apabila dikelola dengan serius dapat menjadi pintu masuk bagi percepatan pembangunan Mimika secara lebih terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Namun, sebagai Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Mimika, saya memandang bahwa hal terpenting dari MoU ini bukan hanya pada seremoni penandatanganan dokumen, tetapi pada keberanian semua pihak untuk menurunkannya menjadi perjanjian kerja sama teknis, program nyata, indikator keberhasilan yang terukur, serta blueprint pembangunan bersama yang dapat diawasi oleh publik.
Mimika tidak boleh lagi berjalan dengan pola pembangunan yang terpisah-pisah. Pemerintah daerah memiliki APBD. PTFI memiliki kontribusi besar, kapasitas manajemen, teknologi, dan pengalaman panjang di Mimika. YPMAK memiliki mandat pelayanan kepada masyarakat Amungme dan Kamoro. Di sisi lain, masyarakat adat memiliki hak ulayat, pengetahuan lokal, serta harapan besar agar pembangunan tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi juga sampai ke kampung-kampung.
Karena itu, gagasan Bupati Mimika Johannes Rettob tentang perlunya blueprint pembangunan bersama adalah langkah yang sangat tepat. Blueprint ini harus menjadi peta jalan bersama agar program pemerintah, PTFI, YPMAK, OPD teknis, lembaga adat, gereja, akademisi, pelaku usaha lokal, koperasi, pemuda, perempuan, dan komunitas masyarakat sipil tidak berjalan sendiri-sendiri.
Blueprint tersebut perlu menjawab beberapa pertanyaan mendasar: pendidikan seperti apa yang benar-benar dibutuhkan anak-anak Mimika? Layanan kesehatan seperti apa yang harus diperkuat di kampung, pesisir, pegunungan, dan wilayah perkotaan? Ekonomi kampung seperti apa yang harus dibangun agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku usaha? Infrastruktur dasar apa yang paling prioritas? Dan bagaimana masyarakat adat Amungme dan Kamoro ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek program?
Khusus terkait pemanfaatan tailing PTFI untuk pembangunan daerah, saya berharap ada pendekatan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat adat. Pemanfaatan tailing tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan teknis material pembangunan, tetapi juga sebagai peluang ekonomi baru yang harus melibatkan masyarakat adat, pelaku usaha lokal, koperasi, dan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat atau BUMMA.
Saya bahkan mendorong agar masyarakat adat Amungme dan Kamoro dapat segera memperkuat kelembagaan ekonomi adat, baik melalui BUMMA, koperasi adat, maupun unit-unit usaha produktif lainnya. Dengan demikian, setiap peluang ekonomi yang lahir dari pemanfaatan sumber daya di atas tanah adat dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat pemilik hak ulayat.
Kontribusi PTFI yang disebut mencapai sekitar Rp6 triliun bagi Mimika merupakan angka yang sangat besar. Karena itu, masyarakat berhak melihat dampak yang juga besar dan nyata. Dampak itu harus terlihat dalam kualitas sekolah, pelayanan kesehatan, ekonomi keluarga, akses jalan, air bersih, listrik, pengelolaan sampah, perumahan layak, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, serta penguatan kapasitas generasi muda Mimika.
Mimika tidak boleh hanya kaya dalam angka penerimaan, tetapi lemah dalam pemerataan manfaat. Jika dana besar, program besar, dan lembaga besar tidak mampu mengubah kehidupan masyarakat akar rumput, maka ada yang perlu dibenahi dalam tata kelola pembangunan kita.
Karena itu, MoU Pemkab Mimika, PTFI, dan YPMAK harus menjadi momentum koreksi bersama. Tidak boleh lagi ada program yang tumpang tindih. Tidak boleh lagi ada pembangunan yang jauh dari kebutuhan masyarakat. Tidak boleh lagi ada masyarakat adat yang hanya disebut dalam pidato, tetapi tidak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.
APS Mimika memandang bahwa kolaborasi pembangunan ke depan harus berbasis data, partisipasi, transparansi, dan keberpihakan. Setiap program harus memiliki target yang jelas, lokasi yang jelas, penerima manfaat yang jelas, anggaran yang jelas, serta dampak yang bisa diukur.
Lebih dari itu, pembangunan Mimika harus diletakkan dalam kerangka besar membangun manusia dan martabat. Pendidikan bukan hanya membangun gedung sekolah, tetapi memastikan anak-anak Mimika mampu bersaing. Kesehatan bukan hanya membangun fasilitas, tetapi memastikan mama-mama, anak-anak, dan keluarga di kampung mendapat pelayanan yang layak. Ekonomi bukan hanya bantuan modal, tetapi menciptakan ekosistem usaha lokal yang hidup. Infrastruktur bukan hanya proyek fisik, tetapi membuka akses, menghubungkan kampung, dan memperkuat masa depan masyarakat.
Sebagai anak Papua dan bagian dari masyarakat Mimika, saya berharap MoU ini menjadi awal baru untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah, PTFI, dan YPMAK harus menunjukkan bahwa kerja sama ini bukan sekadar dokumen seremonial, tetapi benar-benar menjadi gerakan pembangunan yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Mimika adalah tanah yang kaya, tetapi kekayaan itu harus kembali menjadi berkat bagi manusia yang hidup di atasnya. Kolaborasi hanya bermakna apabila menghasilkan perubahan. Dan perubahan hanya akan dipercaya apabila masyarakat merasakannya secara langsung.
Saatnya Mimika membangun dengan hati, data, kolaborasi, dan keberpihakan kepada masyarakat adat serta seluruh warga Mimika.
Yerry A. Nawipa
Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Mimika