Momentum Perubahan di Freeport: Seruan Keadilan dan Kepemimpinan Putra Papua

Selama lebih dari lima dekade, PT. Freeport Indonesia (PTFI) telah beroperasi di tanah Papua sejak tahun 1967 dan produksi tambang dimulai sejak tahun 1972. Namun hingga hari ini, belum pernah ada Presiden Direktur yang berasal dari Orang Asli Papua (OAP). Posisi tertinggi dalam perusahaan tambang terbesar di Indonesia ini masih belum mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat pemilik tanah tambang.

Kini, suara perubahan semakin kuat. Tokoh nasional, masyarakat adat, anggota DPR Papua Tengah, Komunitas lokal Papua dan dari pelaku usaha ekonomi lokal menyuarakan satu nama: Frans Pigome sebagai salah satu unsur pimpinan di PTFI saat ini, Frans telah menunjukan kapasitas luar biasa dalam membangun sistem berbasis SDM lokal, melalui Nemangkawi Mining Institute, dan menanamkan prinsip keberlanjutan serta keadilan sosial.

Dukungan terhadap Frans Pigome bukan hanya simbolis. LMA Tsingwarop, pemilik hak ulayat utama, telah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap tiga pimpinan utama Freeport, termasuk Tony Wenas yang telah menjabat sebagai Presiden Direktur sejak 2018. Mereka menilai bahwa kepemimpinan saat ini memperburuk hubungan sosial, memanipulasi sejarah budaya lokal, dan menurunkan produktifitas tambang.

Dari sisi legislatif, Anggota DPR Papua Tengah, Yulian Magai, SE juga menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia agar memberikan kepercayaan kepada Frans Pigome untuk memimpin Freeport. Menurutnya, penunjukan putra daerah akan menjadi simbol keadilan dan penghargaan terhadap SDM lokal yang berkompeten.

Namun masalah tidak berhenti di level manajemen pusat. Akhir-akhir ini, pengawasan terhadap perusahaan privatisasi dan kontraktor di bawah PTFI semakin menunjukan ketimpangan kebijakan. Banyak posisi pimpinan di perusahaan-perusahaan tersebut kini dikendalikan oleh non-OAP, sementara karyawan OAP justru mengalami perlakuan yang tidak adil dan tidak setara. Situasi ini menciptakan kesan diskriminatif yang merusak semangat kebersamaan dan pemberdayaan yang selama ini diperjuangkan.

Oleh karena itu, kami menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Mind ID untuk secara serius mempertimbangkan seruan ini. Ini bukan hanya aspirasi lokal, tetapi juga dukungan nasional yang menginginkan perubahan nyata dalam kepemimpinan sektor strategis. Penunjukan Frans Pigome sebagai Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia akan menjadi langkah berani dan bersejarah - sebuah keputusan yang mencerminkan keberpihakan negara terhadap kapasitas anak bangsa.

Kami tidak menolak tambang. Kami menolak ketidakadilan. Kami menolak sistem yang menutup ruang bagi anak negeri untuk memimpin dan berkembang. Freeport harus menjadi kebanggaan nasional, bukan hanya karena hasil tambangnya, tetapi karena kontribusinya terhadap pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan Papua.

Kami siap mendukung transisi ini. Kami siap menjadi mitra dalam membangun Freeport yang baru - yang tidak hanya menggali mineral, tetapi juga menggali harapan dan masa depan bangsa.

Akhir kata, "Eme Neme Yauware"

Suara Komunitas Akar Rumput