Gambar Ilustrasi AI.

Mendorong Evaluasi Otsus Tanpa Polarisasi: Pandangan APS Mimika

Terkait Polemik Pembubaran MRP di Tanah Papua

Polemik terkait usulan pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP) yang disampaikan oleh salah satu anggota DPD RI telah memicu diskusi luas di tengah masyarakat Papua. Respons dari berbagai pihak, termasuk anggota MRP Papua Barat, menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar perdebatan politik biasa, melainkan menyentuh fondasi kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

Sebagai Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Mimika, saya memandang bahwa perdebatan ini harus diarahkan pada solusi struktural dan bukan pada polarisasi emosional.

Evaluasi Diperlukan, Namun Pembubaran Bukan Jawaban

Kita harus jujur mengakui bahwa implementasi Otsus belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat. Kritik terhadap efektivitas MRP, DPRK, maupun DPRP jalur pengangkatan adalah bagian dari dinamika demokrasi.

Namun, pembubaran lembaga tanpa desain alternatif yang jelas justru berpotensi melemahkan posisi tawar Orang Asli Papua (OAP) dalam struktur politik nasional.

MRP secara hukum memang hanya memiliki fungsi pertimbangan kultural, agama, dan afirmasi perempuan. Ia tidak memiliki kewenangan budgeting, legislasi, maupun eksekusi. Karena itu, persoalan utamanya bukan pada eksistensi lembaga, tetapi pada desain kewenangan yang terbatas dan implementasi regulasi yang belum maksimal.

Masalah Utama Ada pada Struktur Kewenangan

Banyak kebijakan strategis seperti investasi besar, PSN, tambang, maupun sawit sering berjalan tanpa pelibatan efektif lembaga kultural.

Jika MRP hanya memiliki fungsi pertimbangan yang bisa diterima atau diabaikan, maka yang perlu didorong adalah:

• Penguatan fungsi konsultatif yang bersifat mandatory

• Review regulasi turunan Otsus

• Sinkronisasi antar lembaga adat dan politik

Tanpa penguatan regulasi, pembubaran tidak menyelesaikan akar persoalan.

Prioritas Mendesak: Pemetaan Wilayah Adat

Konflik lahan di Papua sering terjadi karena:

• Tapal batas marga belum terdokumentasi dengan koordinat jelas

• Musyawarah adat tidak terdigitalisasi

• Pengakuan wilayah adat belum sistematis

Kedaulatan adat berada pada suku, keret, dan marga. Organisasi seperti MRP atau Dewan Adat hanyalah wadah representasi. Karena itu, program besar yang lebih substansial adalah:

• Musyawarah adat berbasis marga

• Pemetaan wilayah adat dengan teknologi GPS

• Digitalisasi peta adat

• Integrasi dengan tata ruang daerah

Inilah penguatan nyata terhadap masyarakat adat.

Papua Butuh Super Tim, Bukan Superman

Situasi hari ini menuntut kolaborasi, bukan konfrontasi.
Kita membutuhkan Super Tim yang terdiri dari:

• MRP

• Dewan Adat dan LMA

• DPRK dan DPRP

• DPD dan DPR RI

• Akademisi dan gereja

Gerakan rakyat selalu dibangun melalui persatuan, bukan fragmentasi internal.

Papua tidak akan kuat jika rumahnya dibakar dari dalam.
Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus diarahkan pada penguatan bersama.

Penutup

APS Mimika mendorong agar polemik ini menjadi momentum evaluasi konstruktif terhadap Otonomi Khusus.

Jika ada kekurangan, mari diperbaiki.
Jika ada kelemahan, mari diperkuat.
Jika ada perbedaan, mari dimusyawarahkan.

Papua membutuhkan konsolidasi strategis untuk menghadapi tantangan besar ke depan.

Timika, 2 Maret 2026
Yerry A. Nawipa
Ketua APS Mimika