APS MIMIKA: Sengketa “Kapiraya” Harus Diselesaikan dengan Kebenaran dan Keadilan

Ket. Gambar: Ilustrasi AI

Oleh: Yerry A. Nawipa
Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Mimika

Timika, PPT---Sengketa yang terjadi di wilayah Kapiraya tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Ini bukan hanya soal nama wilayah atau batas geografis, tetapi menyangkut sejarah, hak ulayat, identitas masyarakat adat, dan kehormatan Orang Asli Papua yang harus dihormati secara adil dan bermartabat.

Karena itu, setiap klaim yang berkembang di ruang publik, baik melalui peta, video, pernyataan lisan, maupun narasi media sosial, harus disikapi dengan hati-hati, jernih, dan bertanggung jawab. Kebenaran tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara, tetapi harus dicari melalui sejarah yang jujur, bukti yang terbuka, dan pengakuan adat yang sah.

Sebagai Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Mimika, saya menegaskan bahwa penyelesaian sengketa “Kapiraya” harus dilakukan di atas dua dasar utama: kebenaran dan keadilan.

Kebenaran berarti semua pihak harus berani membuka sejarah secara jujur. Nama wilayah, kampung lama, jalur leluhur, dusun adat, batas alam, tempat berburu, tempat sakral, dan kesaksian para tetua adat harus dihormati sebagai bagian dari memori kolektif masyarakat adat. Semua itu tidak boleh diabaikan, dikaburkan, apalagi dihapus hanya karena tekanan narasi sepihak.

Sementara itu, keadilan berarti setiap pihak harus diberi ruang yang sama untuk menyampaikan dasar klaimnya, namun keputusan akhirnya harus berpijak pada siapa yang benar-benar memiliki hubungan sejarah, hubungan adat, dan hak ulayat yang sah terhadap wilayah tersebut. Keadilan tidak boleh dibangun di atas tekanan, emosi, atau kepentingan jangka pendek. Keadilan harus lahir dari proses yang jujur, tenang, terbuka, dan dapat diterima oleh hati nurani masyarakat adat.

Papua tidak boleh terus hidup dalam warisan sengketa yang dibiarkan berlarut-larut. Setiap konflik adat yang tidak diselesaikan dengan benar hanya akan melahirkan luka baru, kecurigaan baru, dan keretakan baru di tengah masyarakat. Yang paling dirugikan bukan mereka yang kuat berbicara di ruang publik, tetapi rakyat kecil yang hidup di sekitar wilayah konflik.

Karena itu, saya mendorong agar penyelesaian sengketa Kapiraya dilakukan melalui musyawarah adat yang bermartabat, dengan melibatkan para tokoh adat, tokoh gereja, pemerintah, intelektual, pemuda, dan unsur-unsur netral yang benar-benar ingin mencari jalan keluar, bukan memperkeruh keadaan. Proses ini harus memberi tempat bagi semua bukti sejarah dan semua kesaksian adat untuk diuji secara terbuka dan penuh hormat.

Saya juga mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang mempermalukan atau merendahkan suku lain. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi kita tidak boleh kehilangan akal sehat, rasa hormat, dan semangat persaudaraan sebagai sesama anak Papua.

Pemerintah pun harus hadir secara serius, cepat, dan adil. Negara tidak boleh membiarkan sengketa adat menjadi bara yang terus menyala. Pemerintah harus memastikan bahwa proses verifikasi sejarah, penegasan hak ulayat, dan harmonisasi sosial benar-benar berjalan sampai menghasilkan kepastian yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, kita semua harus sepakat bahwa tanah adat tidak boleh ditentukan oleh propaganda, tekanan, atau kekuatan suara paling keras. Tanah adat harus ditentukan oleh kebenaran sejarah, pengakuan adat, dan keadilan yang bermartabat.

Sebagai bagian dari masyarakat Papua, saya percaya bahwa penyelesaian yang benar bukanlah penyelesaian yang paling cepat, melainkan penyelesaian yang paling adil, paling jujur, dan paling menghormati sejarah masyarakat adat.

APS Mimika memandang bahwa sengketa “Kapiraya” harus diselesaikan bukan dengan emosi, tetapi dengan kebenaran. Bukan dengan tekanan, tetapi dengan keadilan. Bukan dengan perpecahan, tetapi dengan musyawarah adat yang bermartabat.

Papua butuh damai.
Tetapi damai yang sejati hanya lahir dari kebenaran dan keadilan.

za Jaga Ko, Ko Jaga Za